“Mengapa negara masih mensubsidi barang, ketika teknologi sudah memungkinkan subsidi diberikan kepada orang?”
Oleh: Mirza, S.Kom., Gr., (Tenaga Pendidik di Sulawesi Tengah)
Saya seorang guru muda di Sulawesi Tengah. Pekerjaan saya sehari-hari tidak ada hubungannya dengan minyak mentah, harga energi global, atau kebijakan fiskal negara. Saya mengajar, bertemu siswa, menyusun perangkat pembelajaran, lalu pulang ke rumah seperti jutaan pekerja lainnya.
Biasanya, setelah urusan selesai, saya mengambil jeda sejenak. Duduk, menyeruput kopi, atau menggulir media sosial. TikTok, Facebook, Instagram apa saja yang lewat di beranda.
Hari itu tidak ada yang istimewa, sampai sebuah video singkat muncul di layar.
Video itu tidak berisi perdebatan politik. Tidak ada pakar ekonomi, tidak ada grafik rumit. Hanya dua lembar struk pembelian BBM yang ditampilkan berdampingan. Satu struk Pertalite, satu struk Pertamax.
Awalnya saya mengira itu konten biasa. Tapi beberapa detik kemudian saya terpaku pada angka yang ditampilkan. Di sana disebutkan bahwa harga keekonomian Pertalite berada di kisaran Rp18.000 per liter, sementara Pertamax di kisaran Rp16.000 per liter.
Saya menghentikan video itu. Memutarnya kembali. Membacanya sekali lagi.
Ada sesuatu yang terasa janggal. Bukankah selama ini kita memahami Pertalite lebih murah karena kualitasnya lebih rendah? Bukankah Pertamax selalu diposisikan sebagai bahan bakar mahal karena nilai oktannya lebih tinggi? Lalu mengapa angka yang saya lihat justru menunjukkan hal yang sebaliknya?
Dari sana, logika sederhana seorang guru mulai bekerja. Jika harga keekonomian Pertamax tidak jauh berbeda bahkan dalam beberapa kondisi tampak lebih rendah dibanding Pertalite mengapa negara tidak mempertimbangkan mensubsidi Pertamax saja? Dalam hitungan kasar, selisih beberapa ribu rupiah per liter mungkin tampak kecil. Tapi ketika dikalikan dengan puluhan juta kiloliter konsumsi nasional setiap tahun, angka itu berubah menjadi triliunan rupiah uang negara.
Saya mulai membaca berbagai laporan. Menelusuri data Kementerian Keuangan. Membuka dokumen Kementerian ESDM. Membandingkan harga keekonomian Pertalite dan Pertamax dari tahun ke tahun. Melihat bagaimana subsidi dan kompensasi energi terus membengkak, menyusut, lalu membengkak kembali mengikuti harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Semakin banyak data yang saya baca, semakin saya menyadari bahwa persoalan ini jauh lebih rumit daripada sekadar membandingkan dua jenis bensin. Namun di saat yang sama, ada satu pertanyaan lain yang justru semakin menguat.
Mengapa hingga hari ini negara masih memilih mensubsidi barang, bukan mensubsidi orang? Mengapa subsidi ditempelkan pada bensin yang bisa dibeli oleh hampir semua kalangan mulai dari petani, nelayan, buruh, hingga pemilik mobil bernilai ratusan juta rupiah?
Negara memiliki Nomor Induk Kependudukan. Negara memiliki data bantuan sosial. Negara memiliki sistem digital, QR Code, dan berbagai instrumen yang memungkinkan bantuan diberikan secara lebih tepat sasaran. Lalu mengapa kita masih mempertahankan model lama?
Pertanyaan itulah yang melahirkan tulisan ini. Bukan untuk membuktikan bahwa pemerintah berbohong, bukan pula untuk menyimpulkan bahwa seluruh kebijakan subsidi energi keliru. Tulisan ini hanya berangkat dari rasa ingin tahu seorang warga biasa yang mencoba memahami satu paradoks sederhana: mengapa negara terus mengeluarkan ratusan triliun rupiah untuk mensubsidi bensin, sementara teknologi sebenarnya sudah memungkinkan negara mensubsidi orang yang membutuhkan bensin itu?
Mungkin persoalannya bukan Pertalite. Mungkin juga bukan Pertamax. Mungkin persoalan sebenarnya adalah cara kita memandang subsidi itu sendiri.
Ketika Angka-Angka Mulai Bercerita
Ada satu kebiasaan yang sering saya lakukan ketika menemukan informasi yang terasa janggal: saya mencari angka lainnya. Sebab pengalaman mengajarkan bahwa banyak kesimpulan lahir terlalu cepat hanya karena kita melihat satu data tanpa melihat data yang lain.
Setelah melihat video itu, saya mulai membuka berbagai laporan pemerintah, berita ekonomi, dan publikasi yang membahas harga BBM dari tahun ke tahun. Tujuannya sederhana: apakah yang saya lihat di video tersebut memang sebuah anomali, atau hanya kesalahpahaman akibat potongan informasi yang tidak utuh?
Semakin banyak data yang saya kumpulkan, semakin saya menyadari bahwa masyarakat hanya melihat sebagian kecil dari cerita. Yang terlihat di SPBU hanyalah angka di dispenser. Yang tidak terlihat adalah proses panjang bagaimana angka itu dibentuk.
Pada tahun 2020, ketika pandemi melanda dan harga minyak dunia anjlok, Pertalite dijual Rp7.650 per liter sementara Pertamax berada di sekitar Rp9.600. Selisihnya hanya Rp1.950. Tahun berikutnya mengecil lagi menjadi sekitar Rp1.350. Dalam kondisi seperti itu, perbedaan harga masih terasa wajar.
Situasi mulai berubah pada tahun 2022. Invasi Rusia ke Ukraina memicu gejolak energi global. Harga minyak melonjak tajam. Indonesia memilih menahan harga Pertalite, dan akibatnya jurang antara Pertalite dan Pertamax mulai melebar cukup dalam.
Pada April 2022, Pertamax naik ke sekitar Rp12.500 per liter sementara Pertalite masih bertahan di Rp7.650. Selisihnya mencapai Rp4.850. Beberapa bulan kemudian, pemerintah menaikkan Pertalite menjadi Rp10.000, tapi Pertamax juga naik hingga Rp14.500. Selisihnya tetap di kisaran Rp4.500.
Sejak saat itu, jarak antara keduanya tidak pernah benar-benar kembali normal. Pada 2023 selisihnya berkisar Rp2.800 hingga Rp3.300. Tahun 2024 antara Rp2.100 hingga Rp2.950. Tahun 2025 di kisaran Rp2.500 hingga Rp2.750. Memasuki 2026, selisih itu kembali melebar hingga Rp5.400 sampai Rp6.250 per liter hampir empat kali lipat dibanding tahun 2021.
Pertanyaannya adalah mengapa? Apakah biaya produksi Pertamax tiba-tiba jauh lebih mahal? Atau ada faktor lain yang selama ini tidak terlihat oleh masyarakat?
Di sinilah cerita mulai menjadi menarik. Ketika saya mencoba melihat harga keekonomian kedua produk tersebut, perbedaan yang terlihat di SPBU tidak selalu mencerminkan perbedaan biaya riil. Bahkan pada beberapa momentum, harga keekonomian Pertalite pernah mendekati harga keekonomian Pertamax.
Artinya, jurang harga yang lebar di tingkat konsumen bukan semata-mata dibentuk oleh pasar. Jurang itu dibentuk oleh kebijakan. Dan setiap kebijakan tentu memiliki biaya. Pertanyaan berikutnya pun menjadi jauh lebih penting: berapa sebenarnya biaya yang harus dibayar untuk mempertahankan jarak tersebut? Jawabannya membawa kita pada sesuatu yang jarang diperhatikan saat mengisi bensin di SPBU subsidi. Karena sesungguhnya, yang membuat Pertalite terlihat murah bukanlah harga bensinnya, melainkan uang negara yang bekerja diam-diam di belakangnya.
Harga Asli yang Tidak Pernah Kita Lihat
Sebagian besar dari kita mengenal harga BBM melalui papan digital di SPBU. Kita datang, mengisi tangki, membayar, lalu pulang. Bagi kebanyakan orang, angka di dispenser itulah harga BBM yang sesungguhnya. Padahal tidak demikian.
Ada satu angka lain yang jarang muncul dalam percakapan sehari-hari. Angka itu hampir tidak pernah terpampang di SPBU, tidak pernah muncul di struk pembelian yaitu harga keekonomian. Harga asli yang mencerminkan biaya riil untuk menghadirkan satu liter BBM ke tangan konsumen. Di dalamnya terdapat harga minyak mentah dunia, biaya pengolahan kilang, biaya distribusi, nilai tukar rupiah, dan berbagai komponen fiskal lainnya.
Selama ini masyarakat menganggap Pertalite murah. Padahal yang murah bukan Pertalite-nya, melainkan harga yang dibayar masyarakat. Ada perbedaan besar antara keduanya.
Pada tahun 2020, harga keekonomian Pertalite diperkirakan di kisaran Rp9.000 hingga Rp9.500 per liter, sementara masyarakat hanya membayar Rp7.650. Negara menanggung selisih sekitar Rp1.350 hingga Rp1.850 untuk setiap liter. Masih relatif kecil karena harga minyak dunia sedang dalam tren rendah.
Situasi berubah pada 2021. Harga minyak mulai naik, nilai keekonomian Pertalite bergerak ke kisaran Rp10.000 hingga Rp11.000, tapi harga jualnya tetap Rp7.650. Negara mulai menanggung beban yang lebih besar. Setiap liter mengandung subsidi sekitar Rp2.350 hingga Rp3.350.
Tapi semua itu belum seberapa dibanding apa yang terjadi pada 2022. Perang Rusia-Ukraina memicu krisis energi global. Indonesia memilih menahan harga Pertalite dan konsekuensinya sangat mahal. Menurut berbagai data pemerintah, harga keekonomian Pertalite pada puncak krisis berada di kisaran Rp14.450 hingga Rp17.200 per liter, sementara masyarakat masih membeli dengan Rp7.650 sebelum penyesuaian September 2022. Negara menanggung antara Rp6.800 hingga Rp9.550 untuk setiap liter yang dijual.
Mari kita berhenti sejenak pada angka itu. Seseorang membeli satu liter Pertalite seharga Rp7.650. Di balik transaksi sederhana itu, negara diam-diam menambahkan hampir Rp10.000 lagi agar harga tersebut bisa bertahan. Dengan kata lain, pada periode tertentu negara bahkan membayar lebih besar dari yang dibayar konsumen.
Pertalite tidak murah karena biaya produksinya murah. Pertalite murah karena negara membayar sebagian besar biayanya.
Pola ini terus berlanjut setelah penyesuaian harga September 2022. Pada 2023 harga keekonomian berada di sekitar Rp12.000 sementara harga jualnya Rp10.000. Pada 2024 naik ke kisaran Rp13.500. Pada 2025 sekitar Rp11.700. Dan memasuki 2026, berbagai estimasi menunjukkan harga keekonomian kembali di kisaran Rp16.000, sementara harga jualnya tetap ditahan di Rp10.000. Negara kembali menanggung sekitar Rp6.000 untuk setiap liter yang dikonsumsi.
Semakin lama saya melihat angka-angka ini, semakin saya menyadari bahwa persoalan subsidi BBM bukan lagi sekadar soal harga bensin. Persoalannya adalah pilihan politik. Negara secara sadar menggunakan APBN untuk menjaga agar masyarakat terus melihat angka Rp10.000 di dispenser SPBU.
Dan setiap rupiah yang digunakan untuk menahan harga BBM adalah rupiah yang tidak digunakan untuk sekolah, rumah sakit, irigasi, atau infrastruktur. Tidak ada kebijakan yang gratis. Ketika biaya itu mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, pertanyaan mengenai efektivitasnya menjadi sesuatu yang sangat wajar untuk diajukan terlebih ketika kita mulai melihat siapa saja yang sebenarnya menikmati subsidi tersebut.
Pertanyaan yang Salah
Semakin banyak data yang saya baca, semakin saya merasa bahwa pertanyaan pertama yang muncul di kepala saya “Jika Pertamax lebih murah secara keekonomian, mengapa pemerintah tidak mensubsidi Pertamax saja?” ternyata adalah pertanyaan yang salah.
Pertanyaan itu terdengar logis, dan mungkin banyak orang pernah memikirkannya. Tapi setelah menelusuri data harga, subsidi, dan pola konsumsi BBM selama beberapa tahun terakhir, saya sampai pada kesimpulan yang berbeda. Persoalannya ternyata bukan Pertamax, bukan pula Pertalite. Persoalannya adalah cara negara memberikan subsidi.
Selama ini perdebatan publik selalu berputar pada produk Pertalite atau Pertamax, RON 90 atau RON 92, BBM subsidi atau non-subsidi. Padahal persoalan yang lebih mendasar justru jarang dibicarakan: mengapa subsidi diberikan kepada barang, bukan kepada orang yang membutuhkan barang tersebut?
Pertanyaan ini menjadi penting karena fakta menunjukkan bahwa selisih harga keekonomian antara Pertalite dan Pertamax tidak selalu sejauh yang dibayangkan masyarakat. Yang mencolok justru selisih harga jualnya di SPBU. Pada tahun 2026 misalnya, masyarakat melihat Pertalite dijual Rp10.000 sementara Pertamax bergerak hingga kisaran Rp16.250 selisih lebih dari Rp6.000 per liter. Jurang yang cukup besar untuk mengubah perilaku konsumen.
Ketika seseorang berdiri di depan dispenser SPBU, ia tidak sedang membuat keputusan ideologis. Ia sedang membuat keputusan ekonomi. Jika ada dua pilihan bensin dengan selisih lebih dari Rp6.000 per liter, mayoritas orang akan memilih yang lebih murah. Bukan karena mereka miskin. Bukan karena tidak peduli kualitas. Tapi karena mereka rasional, dan tidak ada yang salah dengan itu.
Yang menjadi persoalan adalah ketika kebijakan negara justru mendorong semua orang untuk mengambil keputusan yang sama. Akibatnya Pertalite tidak lagi menjadi bahan bakar kelompok rentan ia berubah menjadi bahan bakar semua kelompok. Petani, nelayan, buruh, pegawai negeri, pengusaha, hingga pemilik mobil setengah miliar rupiah semua masuk ke antrean subsidi yang sama.
Di sinilah paradoks itu terlihat jelas. Negara mengalokasikan subsidi dengan alasan membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi instrumen yang digunakan justru tidak membedakan siapa yang membutuhkan dan siapa yang tidak. Negara hanya membedakan jenis barangnya, bukan penerimanya.
Akibatnya terbentuklah sebuah lingkaran: negara mensubsidi Pertalite agar rakyat terlindungi, karena murah semakin banyak orang memakainya, karena pengguna meningkat subsidi membengkak, karena subsidi membengkak APBN tertekan, lalu negara harus mencari cara baru untuk menahan tekanan tersebut. Berulang setiap tahun. Mungkin selama ini kita sibuk memperdebatkan bensin yang salah. Yang perlu diperdebatkan bukanlah apakah Pertalite lebih baik dari Pertamax, melainkan apakah sistem subsidi yang kita pertahankan masih relevan dengan kondisi Indonesia hari ini.
Ketika Semua Orang Menjadi Penerima Subsidi
Masalah utama subsidi BBM ternyata bukan harga minyak dunia, bukan pula kurs dolar yang naik turun. Masalah utamanya ada pada cara subsidi itu diberikan. Selama ini negara memilih mensubsidi barang, bukan orang.
Sekilas pilihan ini tampak sederhana dan praktis. Negara menetapkan harga Pertalite tetap murah, masyarakat datang ke SPBU, mengisi tangki, menikmati harga yang sudah ditekan. Mudah, tidak rumit. Tapi di balik kemudahan itu tersimpan satu persoalan mendasar: barang tidak bisa membedakan siapa yang berhak dan siapa yang tidak.
Ketika subsidi ditempelkan pada Pertalite, setiap orang yang membeli Pertalite menikmati subsidi yang sama tidak peduli apakah ia petani kecil yang mengolah sawah seperempat hektar, nelayan yang melaut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau pekerja harian yang menggantungkan hidup pada sepeda motor tuanya. Semua mendapat subsidi. Tapi begitu pula pemilik mobil pribadi, direktur perusahaan, dan pemilik kendaraan ratusan juta rupiah. Mereka semua menikmati harga yang sama, masuk ke antrean yang sama, mengambil dari anggaran yang sama.
Bayangkan situasi sederhana. Jika selisih harga hanya Rp1.000 per liter, banyak orang mungkin tidak terlalu mempersoalkannya. Tapi jika selisihnya Rp6.000? Untuk kendaraan yang mengonsumsi 40 liter setiap minggu, itu berarti penghematan sekitar Rp240.000 per bulan, atau hampir Rp3 juta dalam setahun. Dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, siapa yang tidak tergoda untuk berhemat?
Maka terjadilah apa yang oleh banyak pengamat disebut sebagai migrasi konsumsi. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax perlahan berpindah ke Pertalite. Bukan karena mereka tiba-tiba jatuh miskin, melainkan karena insentif ekonominya terlalu besar untuk diabaikan. Ironisnya, semakin banyak orang berpindah ke Pertalite, semakin besar pula beban subsidi yang harus ditanggung negara.
Kondisi ini sebenarnya sudah diprediksi sejak lama. Banyak kajian mengenai subsidi energi menunjukkan bahwa subsidi berbasis komoditas hampir selalu menghadapi persoalan yang sama: kebocoran. Bukan karena pencurian atau korupsi, melainkan karena penerimanya terlalu luas. Ketika subsidi diberikan kepada barang yang dikonsumsi jutaan orang dari berbagai lapisan ekonomi, sebagian manfaatnya hampir pasti mengalir kepada kelompok yang tidak membutuhkan bantuan.
Negara memang masih mengeluarkan uang, tapi efektivitas penggunaannya semakin sulit diukur. Apakah negara benar-benar sedang membantu masyarakat miskin, ataukah sedang membantu semua orang sekaligus? Karena jika semua orang menjadi penerima subsidi, pada akhirnya tidak ada lagi prioritas, tidak ada lagi kepastian bahwa uang negara benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Negara memang harus hadir ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Tapi bantuan yang baik seharusnya mampu membedakan siapa yang membutuhkan pertolongan dan siapa yang cukup mampu berdiri sendiri.
Teknologi Sudah Maju, Logika Subsidi Masih Tertinggal
Ada satu hal yang terus mengganggu pikiran saya selama menelusuri data subsidi energi, dan itu bukan soal harga minyak atau perang Rusia-Ukraina. Yang mengganggu justru sesuatu yang lebih sederhana: mengapa negara masih menggunakan pola subsidi abad lalu untuk menyelesaikan persoalan abad ke-21?
Indonesia hari ini bukan lagi Indonesia dua puluh tahun lalu. Negara sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan yang terintegrasi secara nasional, data penerima bantuan sosial, sistem perbankan digital, QR Code, aplikasi MyPertamina, data kendaraan bermotor, dan kemampuan menyalurkan bantuan tunai langsung kepada puluhan juta warga dalam waktu yang relatif singkat. Negara memiliki hampir seluruh instrumen yang dibutuhkan untuk memastikan bantuan diberikan kepada orang yang tepat.
Lalu mengapa subsidi BBM masih diberikan kepada barang? Bayangkan jika pendekatannya berbeda. Seorang petani diberi kuota BBM bersubsidi berdasarkan luas lahan yang digarap. Nelayan memperoleh kuota berdasarkan kapasitas kapal. Angkutan umum menerima kuota berdasarkan aktivitas operasionalnya. UMKM memperoleh alokasi berdasarkan kebutuhan usaha. Sementara masyarakat yang secara ekonomi mampu membayar harga pasar membayar sesuai harga keekonomian.
Dalam skema seperti itu, negara tetap hadir. Subsidi tetap ada. Perlindungan sosial tetap berjalan. Tapi uang negara digunakan dengan jauh lebih terukur. Yang disubsidi bukan lagi bensinnya, melainkan orang yang membutuhkan bensin tersebut.
Sayangnya, diskusi publik lebih banyak berkutat pada pertanyaan yang berulang setiap tahun: apakah harga BBM akan naik, apakah subsidi akan ditambah, apakah Pertalite akan dipertahankan. Pertanyaan yang lebih penting jarang diajukan: apakah model subsidinya masih tepat?
Karena setiap kali negara memutuskan mempertahankan harga Pertalite di Rp10.000, negara juga sedang membuat pilihan lain. Pilihan untuk tidak membangun infrastruktur tertentu, tidak memperluas program bantuan tertentu, tidak mempercepat investasi di bidang lain yang juga dibutuhkan masyarakat. Tidak ada kebijakan yang gratis. Setiap kebijakan memiliki biaya peluang, dan dalam konteks subsidi energi biaya peluang itu bernilai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.
Pertanyaan mengenai efektivitas subsidi bukanlah pertanyaan yang anti-rakyat. Justru sebaliknya. Uang yang digunakan untuk membiayai subsidi berasal dari rakyat juga dari pajak yang dibayar masyarakat, dari penerimaan negara yang seharusnya kembali dalam bentuk pelayanan publik. Karena jika teknologi sudah memungkinkan negara mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan, maka mempertahankan subsidi berbasis barang mulai terlihat seperti sebuah pilihan politik, bukan lagi keterpaksaan teknis. Dan ketika sebuah kebijakan terus dipertahankan meskipun tersedia alternatif yang lebih tepat sasaran, publik berhak bertanya.
Siapa yang Sebenarnya Dilindungi?
Setiap kali wacana pengurangan subsidi BBM muncul, respons publik hampir selalu sama, kekhawatiran, penolakan, kecemasan. Tidak sulit memahami mengapa. BBM menggerakkan kendaraan yang membawa anak ke sekolah, perahu nelayan yang mencari nafkah di laut, truk yang mengangkut bahan pangan dari desa ke kota. Ketika harganya naik, efeknya terasa di hampir semua sektor kehidupan.
Pemerintah memang selalu memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan subsidi. Kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang, yang kemudian mendorong harga kebutuhan pokok. Daya beli masyarakat terancam menyusut. Dan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan energi sering punya dampak politik yang besar tidak sedikit gejolak sosial yang dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk BBM.
Semua alasan tersebut masuk akal, bahkan mungkin diperlukan. Masalahnya, apakah cara yang digunakan masih merupakan cara terbaik?
Ketika negara menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk mempertahankan harga Pertalite, siapa yang paling banyak dilindungi? Apakah petani kecil di desa? Apakah nelayan tradisional dengan kapal sederhana? Apakah buruh harian yang menggantungkan hidup pada sepeda motor tuanya? Atau sebagian manfaat itu justru mengalir kepada kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM tanpa subsidi?
Tentu tidak ada yang menginginkan harga BBM melonjak tanpa kendali. Tidak ada yang menginginkan petani, nelayan, atau masyarakat kecil kehilangan perlindungan negara. Namun melindungi kelompok rentan dan mempertahankan subsidi massal bukanlah dua hal yang selalu sama.
Selama ini kita cenderung melihat subsidi sebagai pilihan hitam dan putih seolah hanya ada dua opsi: subsidi dipertahankan atau dihapus. Padahal ada pilihan ketiga yang jarang dibahas secara serius: subsidi tetap ada, tapi penerimanya dibuat lebih spesifik. Subsidi tetap berjalan, tapi basisnya adalah kebutuhan, bukan komoditas. Dengan pendekatan seperti itu, negara tetap melindungi masyarakat yang rentan tanpa harus menghabiskan anggaran dalam jumlah yang sama untuk kelompok yang tidak membutuhkan bantuan.
Apakah yang sedang dipertahankan pemerintah hari ini adalah perlindungan sosial, ataukah kenyamanan politik dari harga BBM yang terlihat murah? Karena keduanya tidak selalu identik. Kebijakan yang populer belum tentu menjadi kebijakan yang paling efisien. Kebijakan yang menenangkan dalam jangka pendek belum tentu menjadi solusi terbaik dalam jangka panjang.
Justru ketika sistem digital semakin matang, data kependudukan semakin lengkap, dan kemampuan verifikasi penerima bantuan semakin baik, ruang untuk melakukan reformasi yang lebih cerdas sebenarnya semakin terbuka. Pertanyaannya tinggal satu: apakah kita memiliki keberanian untuk mengubah cara berpikir tentang subsidi?
Pertanyaan yang Tak Pernah Dijawab Negara
Pada akhirnya, tulisan ini membawa saya kembali ke tempat semuanya bermula sebuah video pendek di TikTok, dua lembar struk BBM, dan satu pertanyaan sederhana yang sempat membuat saya berhenti menggulir layar.
Setelah membaca berbagai laporan, membandingkan data harga, melihat angka subsidi, dan menelusuri perjalanan kebijakan energi selama beberapa tahun terakhir, saya menyadari bahwa jawabannya jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan. Persoalannya bukan Pertamax, bukan Pertalite. Persoalannya adalah cara negara memilih menggunakan uang rakyat.
Semakin lama saya melihat data-data ini, semakin jelas bahwa negara sebenarnya tidak sedang mensubsidi bensin. Negara sedang mensubsidi konsumsi bensin. Dan itu adalah dua hal yang berbeda.
Ketika subsidi diberikan kepada barang, semua orang masuk ke antrean yang sama. Yang miskin masuk. Yang mampu masuk. Yang benar-benar membutuhkan masuk. Yang sekadar ingin berhemat juga masuk. Semua menikmati manfaat yang sama dari anggaran yang sama. Akibatnya, setiap kali harga minyak dunia naik, negara harus mengeluarkan dana yang semakin besar untuk mempertahankan ilusi bahwa harga bensin tetap murah.
Padahal teknologi sudah berubah. Data kependudukan sudah berubah. Cara negara menyalurkan bantuan sosial sudah berubah. Hampir semua instrumen untuk menjalankan subsidi yang lebih tepat sasaran sebenarnya sudah tersedia. Yang belum berubah adalah cara berpikir kita tentang subsidi itu sendiri. Mungkin karena selama puluhan tahun kita terbiasa melihat subsidi sebagai harga murah di SPBU. Mungkin karena lebih mudah mempertahankan sistem lama daripada menjelaskan sistem baru. Atau mungkin karena tidak ada kebijakan yang lebih populer daripada membuat sesuatu terlihat murah.
Tapi popularitas dan efektivitas tidak selalu berjalan beriringan.
Jika tujuan subsidi adalah membantu masyarakat yang rentan, mengapa subsidi masih diberikan kepada barang yang dikonsumsi semua orang? Jika teknologi sudah memungkinkan pemerintah mengetahui siapa yang berhak menerima bantuan, mengapa bantuan itu masih disalurkan melalui dispenser SPBU? Jika negara mampu mengidentifikasi penerima bantuan sosial hingga tingkat rumah tangga, mengapa negara masih memilih mensubsidi jutaan liter bensin tanpa benar-benar membedakan siapa penggunanya?
Saya tidak memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Sebagai guru, tugas saya bukan membuat kebijakan. Sebagai warga negara, yang bisa saya lakukan hanya bertanya. Dan kadang-kadang, pertanyaan yang baik jauh lebih penting daripada jawaban yang terburu-buru.
Karena perubahan sering kali tidak dimulai dari sebuah keputusan. Perubahan dimulai dari keberanian untuk mempertanyakan sesuatu yang selama ini dianggap normal.
Mungkin Pertalite akan tetap ada. Mungkin Pertamax akan terus menjadi BBM non-subsidi. Mungkin sistem yang sekarang akan bertahan bertahun-tahun lagi. Tapi cepat atau lambat, Indonesia harus menjawab satu pertanyaan yang semakin sulit untuk dihindari.
Apakah subsidi energi di masa depan akan tetap diberikan kepada barang, atau akhirnya diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan?
Sebab ukuran keberhasilan sebuah subsidi bukan seberapa murah harga yang terlihat di SPBU. Melainkan seberapa tepat negara melindungi mereka yang paling membutuhkan perlindungan.
Dan mungkin, itulah pertanyaan yang selama ini tidak pernah benar-benar dijawab.
