Tojo Una-Una – Sejumlah tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan organisasi mahasiswa di Kabupaten Tojo Una-Una menggelar Konsolidasi Akbar bertajuk Stop Normalisasi LGBT di Masjid Tsamratul Ukhuwah, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk menyatukan pandangan serta merumuskan langkah bersama dalam menyikapi isu LGBT yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.
Kegiatan dibuka oleh Fadli Nani selaku Sekretaris MUI yang mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tojo Una-Una. Turut hadir Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tojo Una-Una, Muhammad Haerudin, bersama perwakilan berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di daerah tersebut. Kehadiran lintas elemen ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk membangun ruang diskusi yang melibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, dan generasi muda.
Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan berbagai pandangan mengenai pentingnya penguatan nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, peserta juga membahas perlunya langkah strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai isu LGBT sesuai dengan perspektif yang berkembang dalam forum tersebut.
Salah satu poin yang menjadi hasil pembahasan adalah dorongan kepada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una bersama DPRD untuk mempertimbangkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai bahaya LGBT. Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan daerah dalam mendukung upaya pembinaan, edukasi, serta penguatan ketahanan sosial di tengah masyarakat.
Konsolidasi tersebut juga menyepakati rencana pelaksanaan Aksi Damai Deklarasi Stop Normalisasi LGBT yang akan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan tersebut direncanakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka dan damai kepada pemerintah daerah sekaligus mengajak masyarakat menjaga nilai-nilai yang diyakini bersama. Dalam forum tersebut, Moh. Fikri Agusti ditetapkan sebagai Koordinator Lapangan Deklarasi, yang akan mengoordinasikan jalannya persiapan dan pelaksanaan aksi damai tersebut.
Para peserta berharap hasil konsolidasi ini dapat menjadi awal dari sinergi yang lebih luas antara pemerintah, tokoh agama, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, dan masyarakat dalam membangun kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah. Mereka juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas serta mengedepankan dialog yang santun dalam menyampaikan aspirasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
