Oleh: Moh. Fadli D. Lahalik
Pemerintah berteriak swasembada. BPS mencatat ekonomi 5,61%. Survei menyebut 79,9% puas. Tapi di pasar Karawang harga beras belum turun. Di dapur SPPG Papua menu masih telat. Di Aceh bendera masih ditertibkan. 20 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran sedang diuji, apakah angka-angka besar itu hanya jadi poster, atau benar-benar jadi nasi di piring rakyat?
Angka tanpa rasa adalah kebohongan statistik. Dan rakyat berhak bertanya.
SWASEMBADA YANG BELUM MENDARAT
7 Januari 2026, Presiden Prabowo berdiri di sawah Karawang dan menyatakan Indonesia swasembada pangan. Target 4 tahun, selesai 1 tahun. Data mendukung produksi beras 2025 tembus 34,71 juta ton, surplus 4 juta ton. Cadangan Bulog 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. HPP gabah naik ke Rp6.500/kg.
Ini prestasi yang layak diapresiasi. Tapi kritik dimulai di titik distribusi. Di Sulawesi Tengah, NTT, hingga pelosok Papua, harga beras premium Januari 2026 masih bertengger di Rp15.000-Rp16.000. Kenaikan HPP tidak otomatis memotong harga di warung.
Swasembada di gudang Bulog belum tentu swasembada di dapur. Jika rantai logistik tidak dibenahi, maka “merdeka pangan” hanya akan jadi slogan di spanduk panen raya.
EKONOMI TUMBUH, DOMPET MENGEMPIS
Kuartal I 2026 ekonomi tumbuh 5,61%. Sektor akomodasi naik 13,14%. Investasi Jan-Sep 2025 Rp1.434 triliun dengan 1,9 juta lapangan kerja. UMP naik 6,5%. Bank Emas kelola 153 ton emas.
Di atas kertas ini pertumbuhan sehat. Tapi lihat sisi lain. PHK di sektor tekstil dan manufaktur masih terjadi. Survei Adidaya Mei 2026 menunjukkan kepuasan publik anjlok ke 68,2%. Alasannya satu daya beli.
Pemerintah bisa bangga dengan pertumbuhan. Tapi jika pertumbuhan itu tidak dirasakan tukang ojek, buruh pabrik, dan ibu rumah tangga, maka angka itu hampa. Ekonomi bukan soal PDB. Ekonomi adalah soal apakah orang tua bisa menyekolahkan anak tanpa gali lubang.
MBG, PROGRAM RAKSASA DENGAN LUBANG BESAR
Makan Bergizi Gratis adalah taruhan terbesar. Des 2025, 49 juta penerima per hari. 12.508 SPPG berdiri. 18.895 UMKM digandeng. Klaimnya 1 dolar MBG menghasilkan 5-37 dolar dampak ekonomi.
Tapi 2026 membuka borok. Januari, Kepala dan 2 Wakil Kepala Badan Gizi dicopot Kejagung. Ini sinyal merah. Program sebesar ini tanpa tata kelola akan jadi ladang korupsi baru.
Di lapangan, keluhan klasik menu telat, porsi kurang, pembayaran ke UMKM mundur 2 bulan. Target 30.000 SPPG akhir 2025 meleset. Baru 12.508. Daerah 3T masih jadi anak tiri.
MBG bisa jadi warisan terbaik Prabowo. Bisa juga jadi skandal terbesar jika pengawasan tidak diperketat hari ini juga.
ACEH & PAPUA, ANTARA HUKUM DAN KESEJAHTERAAN
2026, isu lama kembali muncul. Di Aceh, aparat menertibkan pengibaran bendera Bulan Bintang di luar ketentuan. Di Papua, Bintang Kejora masih berkibar di beberapa titik pegunungan.
Negara benar. Merah Putih satu-satunya bendera kedaulatan. Tapi pendekatan hukum saja tidak cukup.
Aceh dan Papua tidak butuh ceramah NKRI. Mereka butuh bukti. Bukti bahwa menjadi bagian Indonesia membuat hidup lebih baik. Jika tidak, maka bendera separatis akan terus jadi bahasa protes.
Tapi 20 bulan pertama adalah masa bulan madu. Ujian sesungguhnya adalah 3 tahun ke depan.
Rakyat tidak akan mengingat berapa ton beras di gudang. Mereka akan mengingat berapa kali harga naik. Mereka tidak akan mengingat berapa triliun investasi. Mereka akan mengingat apakah anaknya dapat makan bergizi tiap hari.
Jika pemerintah gagal menerjemahkan data jadi rasa, maka 79,9% itu akan jadi angka nostalgia. Dan sejarah akan mencatat di era data gemuk, rakyat tetap lapar.
