Bergulir.com – Dialog Publik bertajuk “Stop Normalisasi LGBT di Tojo Una-Una” sukses digelar di Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Tojo Una-Una pada Sabtu (25/7/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi perangkat daerah (OPD), serta berbagai organisasi pemuda dan masyarakat dalam membahas isu yang dipandang penting bagi kehidupan sosial di Kabupaten Tojo Una-Una.
Dialog tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Alfian Matadjeng, Ketua Bapemperda, Ilham Lamahuseng, Sekretaris MUI Kabupaten Tojo Una-Una, Fadli Nani serta Kordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Touna Tolak LGBT, Moh. Fikri Agusti. Turut hadir pula jajaran OPD dan instansi terkait, di antaranya Asisten I Setda, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perwira Penghubung, perwakilan Polres, serta Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una.
Dalam forum tersebut, berbagai pandangan dan masukan disampaikan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat terkait penyusunan kebijakan daerah. Diskusi berlangsung secara terbuka dengan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat dikaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil dialog melalui pembentukan tim yang akan mengkaji penyusunan regulasi daerah. Sebagai langkah awal, Ilham Lawidu menunjuk Sekretaris Daerah, Ilham Lamahuseng, sebagai Ketua Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang akan mengoordinasikan proses penyusunan kajian terkait rekomendasi regulasi mengenai penyimpangan seksual.
“Ini di samping saya adalah Ketua Pembentukan Peraturan Daerah (Ilham Lamahuseng), beliau juga sudah sampaikan ke saya agar supaya Perda ini lahir dari inisiatif DPRD Kabupaten Tojo Una-Una,” ujar Ilham Lawidu.
Penunjukan tersebut dinilai sebagai bentuk tindak lanjut pemerintah daerah terhadap aspirasi yang berkembang dalam forum dialog. Tim yang dibentuk nantinya diharapkan mampu melibatkan berbagai perangkat daerah, unsur hukum, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya agar proses penyusunan rancangan kebijakan berjalan secara komprehensif, sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Sekretaris MUI Kabupaten Tojo Una-Una, Fadli Nani, mengapresiasi terselenggaranya dialog publik yang mempertemukan pemerintah daerah dengan berbagai unsur masyarakat. Menurutnya, forum semacam ini menjadi sarana untuk menyampaikan pandangan, memperkuat komunikasi, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan sosial melalui mekanisme dialog dan musyawarah.
Melalui dialog publik tersebut, pemerintah daerah bersama seluruh peserta menyepakati pentingnya menindaklanjuti hasil pembahasan dalam bentuk kajian yang lebih mendalam. Pembentukan tim yang dipimpin Sekretaris Daerah menjadi langkah awal dalam merumuskan rekomendasi kebijakan daerah yang akan diproses sesuai tahapan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme hukum yang berlaku.
