Oleh: Mirza S.Kom, Masyarakat Parigi Moutong dan Berlatar Pendidikan Bidang Informatika
Sejak 28 Maret 2026, akun anak di bawah 16 tahun mulai dinonaktifkan secara bertahap di delapan platform besar, mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, sampai Roblox. Dasarnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, aturan pelaksana dari PP Nomor 17 Tahun 2025 yang lebih dikenal sebagai PP Tunas. Menteri Meutya Hafid menyebut langkah itu diambil agar orang tua tidak sendirian menghadapi algoritma. Indonesia jadi negara non-Barat pertama yang menempuh jalan ini, menyusul Australia yang lebih dulu memberlakukan kebijakan serupa pada Desember 2025.
Bagi keluarga kelas menengah di Parigi Moutong atau Palu, kabar itu melegakan. Tetapi ada pertanyaan yang jarang diajukan ketika aturan sebesar itu diumumkan dari Jakarta. Apa yang terjadi pada anak yang tidak punya akun atas namanya sendiri, tidak punya gawai sendiri, dan tidak duduk di bangku sekolah mana pun.
Di situlah letak alasan kenapa Kabupaten Parigi Moutong memerlukan peraturan daerah tentang pelindungan generasi muda dari risiko penyalahgunaan teknologi digital. Bukan untuk mengulang apa yang sudah diatur pusat, melainkan untuk mengurus bagian yang memang tidak bisa dijangkau pusat. Pusat mengatur gerbang platform. Daerah mengurus ruang tamu, ruang kelas, dan warung kopi tempat anak-anak benar-benar menghabiskan waktunya. Syaratnya satu, perda itu harus datang dengan anggaran, penanggung jawab, dan angka yang bisa diperiksa, bukan sekadar pasal berisi imbauan.
Angka nasional sudah cukup untuk membuat siapa pun berhenti sejenak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada Juli 2026 mengungkap sekitar 103 ribu anak dan remaja terhubung dengan transaksi judi daring, terdiri atas 36.400 anak berusia di bawah 11 tahun dan 66.700 anak berusia 11 sampai 16 tahun. Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto menjelaskan angka itu diambil dari analisis transaksi keuangan yang terhubung dengan rekening atau akun pembayaran. Pada periode yang sama, jumlah pemain judi daring nasional yang teridentifikasi tercatat sekitar 12,3 juta orang di akhir 2025, naik lagi setelah sempat turun ke 3,1 juta pada semester pertama tahun itu berkat pemblokiran situs dan penghentian rekening. Pemblokiran bekerja, tapi tidak bertahan lama.
Parigi Moutong punya alasan tambahan untuk waspada. Dalam evaluasi Asta Cita bersama Gubernur Anwar Hafid pada Mei 2026, Bupati Erwin Burase menyampaikan angka anak tidak sekolah di daerahnya mencapai sekitar 13.500 jiwa, terutama di wilayah terpencil seperti Tinombo, Palasa, dan Tomini. Rata-rata lama sekolah di kabupaten ini masih sekitar 8,2 tahun, jauh dari standar wajib belajar 13 tahun. Padahal Parigi Moutong adalah kabupaten dengan penduduk terbanyak di Sulawesi Tengah, tersebar di 23 kecamatan dari pesisir Teluk Tomini sampai kaki pegunungan.
Gabungkan dua fakta itu dan terlihat masalahnya. Verifikasi usia platform bekerja lewat sekolah, kartu identitas, dan pengawasan orang tua yang melek digital. Tiga belas ribu lima ratus anak yang tidak bersekolah berada di luar jangkauan ketiganya. Mereka justru kelompok yang paling mudah dijangkau iklan judi daring yang menyamar sebagai permainan, paling sulit dijangkau program literasi berbasis sekolah, dan paling kecil kemungkinannya melapor ketika menjadi korban.
Celah teknisnya juga sudah diakui sejak awal. Banyak akademisi yang mengomentari penerapan PP Tunas mengingatkan bahwa sistem verifikasi usia berbasis kecerdasan buatan masih punya tingkat kesalahan dalam menaksir umur, dan anak tetap bisa masuk lewat akun milik orang lain atau perangkat yang dipakai bersama satu keluarga. Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya bahkan menegaskan orang tua tetap harus mendampingi anak meski regulasinya sudah ada. Di rumah yang satu ponselnya dipakai bergantian ayah, ibu, dan tiga anak, aturan usia akun kehilangan sebagian besar dayanya.
Dampaknya tidak berhenti di soal uang. Data skrining program Cek Kesehatan Gratis Kementerian Kesehatan periode 2025 sampai 2026 mencatat, dari sekitar tujuh juta anak usia 7 sampai 17 tahun yang diperiksa, 4,8 persen atau 363.326 anak menunjukkan gejala depresi dan 4,4 persen atau 338.316 anak mengalami kecemasan. Anak yang terjerat judi daring, dirundung di grup kelas, atau kecanduan gim sampai larut malam tidak akan muncul sebagai statistik kriminal. Mereka muncul sebagai anak yang tiba-tiba berhenti sekolah, atau mencuri uang belanja ibunya.
Lalu apa yang sebenarnya boleh dilakukan pemerintah kabupaten. Tidak sedikit orang menganggap urusan internet itu wewenang Jakarta sepenuhnya. Anggapan itu keliru. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, komunikasi dan informatika, kepemudaan, pendidikan dasar, serta ketenteraman dan ketertiban umum sebagai urusan yang juga menjadi kewenangan kabupaten. Sanksinya memang terbatas pada ranah administratif sesuai Pasal 249 undang-undang yang sama, misalnya teguran tertulis atau penghentian fasilitasi daerah. Perda semacam ini memang tidak boleh dan tidak perlu mengarang tindak pidana baru. Kekuatannya ada di tempat lain, yaitu memaksa program yang selama ini bergantung pada inisiatif kepala dinas menjadi kewajiban yang dianggarkan tiap tahun.
Keberatan yang paling masuk akal adalah tumpang tindih. Untuk apa perda kalau sudah ada PP Tunas dan aturan menterinya. Jawabannya, karena dua aturan itu membebani kewajiban kepada penyelenggara sistem elektronik, bukan kepada bupati, kepala desa, atau kepala sekolah. Komdigi sendiri menyebut pemerintah daerah sebagai garda terdepan edukasi dan pengawasan, tetapi sebutan itu tidak otomatis berubah menjadi mata anggaran. Tanpa perda, penyuluhan judi daring di Tomini akan terus bergantung pada apakah ada sisa dana kegiatan di triwulan ketiga.
Keberatan kedua lebih berat, yaitu ruang fiskal. Gubernur Sulawesi Tengah mengakui kebijakan efisiensi anggaran menekan keuangan daerah. Perda yang lahir di tahun sulit berisiko jadi dokumen hiasan. Kekhawatiran itu wajar, dan justru karena itu perdanya harus ditulis hemat. Bukan dengan membentuk lembaga baru, melainkan menempelkan tugas literasi digital pada perangkat yang sudah ada dan sudah dibiayai, yakni Kelompok Informasi Masyarakat di desa, posyandu remaja, guru bimbingan konseling, penyuluh pertanian yang setiap minggu bertemu petani, serta forum anak kecamatan. Dana desa bisa dipakai untuk kegiatan pengasuhan digital bagi orang tua, dan itu jauh lebih murah daripada memulihkan satu remaja yang sudah kecanduan.
Ada beberapa hal yang menentukan apakah perda ini akan hidup atau sekadar dicetak. Pertama, kanal pengaduan daerah harus punya nomor yang benar-benar diangkat orang dan pendamping yang terlatih, bukan tautan yang mati enam bulan setelah peluncuran. Kedua, target program harus dinyatakan dalam angka, misalnya berapa kecamatan yang dijangkau pelatihan orang tua setiap tahun, dengan prioritas pada kecamatan yang angka anak tidak sekolahnya paling tinggi. Ketiga, bupati wajib melaporkan capaiannya ke DPRD setiap tahun, supaya ada pihak yang bisa menagih. Tanpa tiga hal itu, naskah akademik setebal apa pun hanya akan menambah rak arsip di Bagian Hukum.
Polres Parigi Moutong pernah menggelar pemeriksaan mendadak ponsel personelnya sendiri untuk memastikan tidak ada anggota yang bermain judi daring. Langkah itu patut dihargai, tapi kepolisian bekerja setelah pelanggaran terjadi. Anak yang belum terjerat bukan urusan penyidik, melainkan urusan guru, orang tua, kepala desa, dan pemerintah kabupaten.
Aturan dari Jakarta sudah menutup pintu depan. Anak-anak di parigi moutong yang tidak pernah sampai ke pintu itu tetap berdiri di luar, dengan ponsel pinjaman di tangan dan tanpa siapa pun yang mendampingi. Perda ini tugasnya menjemput mereka. Kalau DPRD dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menundanya sampai ada kasus yang cukup memilukan untuk jadi berita nasional, harga yang dibayar bukan anggaran, melainkan satu angkatan.
